Sigap88
Uncategorized

Anggota DPRD Kota Malang Ajukan Hak Interpelasi Terhadap Malang Creative Centre, Beranikah?

Oleh :
Satriya Nugraha,S.P.
Blogger kompasiana.com/satriya1998
Host Jalan-jalan Kuliner Bersama Cak Satriya, Pagak TV Channel Youtube
Penulis kuliner, seni, budaya dan desa wisata Jawa Timur
Pedagang Beras Organik

Akhirnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur keluarkan Surat Nomor : 188/24352/013.4/2019 Tentang Penyampaian Hasil Evaluasi Raperda Kota Malang TA.2020 dan Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Penjabaran RAPBD TA.2020, yang tertanggal 25 November 2019.

Surat Hasil Evaluasi RAPBD Kota Malang TA.2020 tersebut di atas, menjelaskan bahwa Pemkot Malang diberi waktu 7 (tujuh) hari untuk penyempurnaan dan penyesuaian RAPBD Kota Malang TA.2020.

Juga Surat Pemprov Jatim tersebut di atas menjelaskan khusus penganggaran pembangunan gedung dan bangunan milik daerah berpedoman Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara. MCC untuk dipertimbangkan kembali, perencanaan teknis, yang memerlukan spesifikasi teknis tinggi, dilaksanakan oleh Dinas PUPB Kota Malang. Dan apabila kebutuhan bangunan MCC membutuhkan alokasi dana besar, agar memperhatikan jangka waktu penyelesaian atas pekerjaan fisik Malang Creative Centre supaya terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari.

Yang menjadi pertanyaan mendasar, Bagaimana kronologis usulan Malang Creative Centre? Apakah dari Pemkot Malang atau dari DPRD Kota Malang 2019-2024 ? PAW DPRD Kota Malang tahun 2018-2019? Apa alasan menyetujui proses penganggaran MCC? Siapa sajakah yang terlibat? Bagaimana keterlibatan partisipasi baik masyarakat terdampak MCC maupun 180 komunitas ekonomi kreatif Kota Malang? Kenapa MCC harus 8 lantai, tidak kurang dari 8 lantai?, Bagaimana sistem penganggaran MCC? Dengan multi years? Atau Kontrak tahun tunggal?

Oleh karena itu, berdasarkan Surat Pemprov Jawa Timur tentang Hasil Evaluasi RAPBD Kota Malang TA.2020 dan belum ada jawaban yang jelas beberapa pertanyaan di atas, dan belum tersampaikan dalam press conference terkait MCC, maka kami mengusulkan Pimpinan DPRD Kota Malang mengajukan Hak Interpelasi kepada Walikota Malang terhadap MCC GATE, sebelum deadline 7 hari, surat Pemprov Jawa Timur (sebelum 3 Desember 2019).

Hak Interpelasi adalah Hak DPRD Kota Malang untuk meminta keterangan kepada Walikota Malang baik secara lisan maupun tertulis,mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis, serta berdampak luas kehidupan masyarakat Kota Malang. MCC GATE adalah salah satu kebijakan strategis, berdampak luas kepada masyarakat Kota Malang, dan jangan sampai muncul dugaan tindak pidana korupsi MCC GATE.

DPRD Kota Malang harus berani mengajukan Hak Interpelasi MCC GATE, untuk membuktikan transparansi, akuntabilitas Kebijakan MCC yg cenderung dipaksakan Walikota Malang. Netizen media sosial, diskusi kecil komunitas malang soal MCC, terkesan kurang diperhatikan serius oleh Walikota dan Wawali Kota Malang. Netizen Kota Malang sering bersuara soal MCC.

Mari kita dukung Hak Interpelasi DPRD Kota Malang, terkait MCC GATE. Hal ini perlu dilakukan agar marwah DPRD Kota Malang yang sempat terpuruk sebelumnya, menjadi DPRD Kota Malang yang bermartabat. Apabila Hak Interpelasi DPRD Kota Malang terlaksana, maka harapan kami, masing-masing Ketua Fraksi PDIP, PKB, Damai, Gerindra, PKS, Golkar-Nasdem DPRD Kota Malang, melakukan press conference MCC GATE. Merdeka !!

Malang, 01 Desember 2019
Tlatah Purwantoro

Related posts

Tirakat 1 Suro Tradisi Pemangku Budaya Jawa Merupakan Penghormatan Leluhur

Redaksi

Proyek Papingisasi Desa Bimorejo DIDUGA Tidak Sesuai RAB

Redaksi

Agus Jack : Bupati Harus Bijak Menyikapi Surat Pengunduran Kepala BKD

Redaksi