Sigap88
Investigasi Nasional Pasuruan Politik Pemerintahan

Audiensi Antrac Vs Pimpinan DPRD Alami Deadlock, Kejari Tunggu LKPJ Pengadaan Masker Rampung.

Foto Antrac saat dialog dengan Kasi Pidsus di Kantor Kejari Bangil.

Pasuruan, sigap88 — Kasus pengadaan 2,5 juta masker di Kabupaten Pasuruan terus memanas. walaupun putusan akhir Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pasuruan terkait dugaan skandal pengadaan masker yang mencatut AS sudah dilakukan teguran oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Namun Sejumlah aktivis yang terbagung dalam Aliansi Transparansi Covid-19 (Antrac) tetap melurug kantor dewan, Senin (13/07).

Mereka datang menanyakan kejelasan putusan final BK. Bahkan, mereka juga mendesak, agar BK dirombak. Pasalnya, keberadaan BK saat ini, dinilai tidak lagi independen. Terlebih setelah kasus ini dianggap tak sesuai dengan pres rilis yang keluqrkan oleh BK.

Kedatangan mereka untuk klarifikasi kepada dua lembaga yang saat ini menjadi perhatian publik. yaitu DPRD Kabupaten Pasuruan dan Kejaksaan Negeri Bangil yang secara implisit  mendapatkan sorotan tajam oleh publik.

Mereka menuju Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan untuk bertemu dengan Pimpinan Dewan dan Badan Kehormatan (BK). Hingga kemudian rapat audiensi digelar sekitar pukul 11.00 WIB.

Dengan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan H. Sudiono Fauzan, audiensi digelar dengan terlebih dahulu disampaikan prolog narasi gerakan ANTRAC oleh juru bicaranya Zulkarnain.

Dalam Prolognya Zulkarnain menyampaikan bahwa ANTRAC yang mewakili gabungan dari beberapa element civil society di pasuruan menegaska bahwa publik semakin resah dengan cara-cara dewan yang memilih pendekatan kekuasaan dalam menyelesaikan dugaan kasus korupsi yang menjadi perhatian publik.

“Kami menilai kewenangan BK telah dikooptasi oleh pimpinan dewan dalam skenario gelap sehingga putusan BK bisa berubah total dari semula yang diketahui oleh publik. Pimpinan dewan telah melampaui kewenangannya” Tegas Zulkarnain.

Sementara itu Sugito, Roy dan Hartadi yang juga hadir dalam ruang audiensi meminta Pimpinan dewan menghadirkan Pimpinan Badan Kehormatan (BK) dewan karena fokusnya adalah BK.

Antrac saat audiensi dg pimpinan dewan.

Hal senada juga ditegaskan oleh Gus Lukman dan Totok Abdurrahman. Dua aktivis tersebut meminta jika tidak dihadirkan maka rapat tidak bisa dilanjutkan.

“Kami meminta segera dihadirkan, karena kami ingin tahu bagaimana proses pengambilan keputusan yang diambil oleh BK” pinta Hartadi yang akrab disapa Adi Kancil itu.

Menanggapi hal tersebut, Sudiono Fauzan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Pimpinan dewan adalah sesuai dengan kewenangannya. mereka hanya menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh BK dan keputusan seperti yang sudah dibacakan pada tanggal 9 Juli 2020.

“Kami bertindak sesuai tata tertib, tidak ada kewenangan yang dilampaui. Terkait dengan permintaan untuk bertemu BK akan kami komunikasikan lebih lanjut” terang Sudiono Fauzan.

Kemudian deadlock terjadi, satu sisi karena Pimpinan belum bisa menghadirkan BK dan sisi yang lain ada agenda Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan.

Gerakan ANTRAC kemudian berlanjut ke kejaksaan negeri bangil. Di kantor Kajari mereka diterima oleh Kasi Pidsus Deny Saputra dan Kasi Intel.

Dihadapan NGO, Denny berjanji akan lakukan penyelidikan dan penyidikan proyek pengadaan masker tersebut setelah rampung proses LKPJ pada 2 dinas yang melakukan pengadaan.

“Kejaksaan bukan lambat tapi karena tahun anggaran masih berjalan. Sehingga pihaknya belum bisa bergerak lebih dalam karena menunggu audit dari BPK. kita perlu sampaikan bahwa perlu adanya audit dari BPK dahulu untuk mengetahui kerugian negara. Tapi prinsipnya jika masyarakat menghendaki agar kasus ini cepat kita bisa ambil langkah proaktif kepada BPK agar segera melakukan proses audit anggaran masker” Jelas Denny.

Usai dari Kejaksaan, para NGO tersebut kemudian beranjak ke kantor dewan lagi untuk menanyakan kesanggupan Ketua DPRD dalam menghadirka BK. Namun setelah rapat paripurna selesai, para NGO tersebut tak bisa menemui BK.

Dion, sapaan akrab ketua DPRD tersebut berjanji akan memberi jawaban pada Atrac selama 2 hari untuk dipertemukan bersama BK. (Fiq)

Related posts

Bersama Masyarakat, Personel Satgas Yonif Raider 509 Kostrad Panen Sayur

Redaksi

Menyambut HUT Ke-71 YONIF RAIDER 514 KOSTRAD Adakan Kegiatan Sosial Donor Darah

Redaksi

Oknum Dinas PUPR Bondowoso DIDUGA Mengakomodir Pembuatan Papan Nama Proyek

Redaksi