Sigap88
Malang Raya

Developer Dreamland Malang Terancam Dilaporkan Polisi Terkait Ijin Perumahan

Kabupaten Malang- PT Sembilan Wali Nusantara yang Beralamatkan di Desa Urek Urek Kel .Asrikaton – Pakis Kabupaten Malang terancam dilaporkan ke Polda Jatim setelah PPKM berakhir. PT Sembilan Wali Nusantara sendiri bergerak dibidang property hunian bernama Greanland yang mengiming imingi konsumen dengan varian berkonsep islami dan wisata sebagai promo yang sudah gencar dilakukan pihak manajeman Dreamland.

Dalam penelusuran Tim Sigap88.co banyak ditemukan kejanggalan yaitu mulai dari ijin Siteplan, ijin Mendirikan Bangunan serta pertek yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Malang. Salah satu manajemen pemasaran bernama Rian saat dikonfirmasi beberapa hari yang lalu juga menjelaskan jika perijinan Dreamland masih dalam proses saat dirumah makan di daerah kawasan pakis.

“Iya mas perumahan ini ada sembilan pengurus yang notabane adalah invesetor dan saling melengkapi di PT ini mas. Ujar pria yang mengaku asal surabaya. Kalau bertanya soal ijin semuanya dalam proses pengurusaan. Badan Hukum PT sembilan wali nusantara baru terbit tanggal 16 April 2021.

Dari pengakuan jajaran pengurus Dreamland bisa ditarik kesimpulan bahwa pihak Property Dreamland diduga belum mengantongi ijin resmi.

Dilain tempat, salah satu dinas yang tidak mau disebutkan namanya juga menegaskan jika proses pengurusan Dreamland masih dalam proses pengurusan dan membutuhkan waktu yang cukup lama tegas narasumber yang tak mau disebutkan namanya.

“Iya mas, kalau Dreamland dalam proses pengurusan ijin siteplan.” katanya

Dilain tempat. 27/7/2021 Komunitas Pemuda Anti Korupsi Malang Raya juga merespon wawancara awak media sigap88.co tentang pengembang yang nakal. Perumahan yang merugikan konsumen maupun perbankan dapat masuk ke daftar hitam atau di-blacklist.

Namun, menurut kang san, perlu adanya lembaga yang mengawasi secara tegas kinerja pengembang sekaligus lembaga bantuan hukum bagi konsumen produk properti agar hal itu dapat terlaksana.

“Kalau pengembang itu sampai wanprestasi (prestasi buruk) segala macam itu diselesaikan di sana (lembaga pengawas). Kalau dia terbukti bersalah maka di-blacklist,” katanya,

Sebagai contoh, jika pengembang wanprestasi kemudian di-blacklist maka akses keuangan pengembang dapat di-blacklist sehingga menghambat kinerja pengembang. Tujuannya untuk membuat pengembang lebih disiplin.

“Jadi dia akses keuangan segala macem di-blacklist. Ini kan dulu saya usulkan gini, kalau kartu kredit kan kita ada masyarakat nunggak bisa di-blacklist kan ya. Nah kalau pengembang kan susah bener gitu. Artinya kan itu bisa saja dibuat kan,” jelasnya.

Selain itu, bagi pengembang yang terkena blacklist, maka pihak pengembang tidak diizinkan untuk membangun perumahan. Namun hal itu diberlakukan untuk jangka waktu tertentu saja guna memberi efek jera pengembang.

“Misalnya di-blacklist, pengembang itu tidak boleh mengembangkan lagi dalam jangka waktu tertentu atau secara individunya tidak boleh apa lah kemudian akses keuangan segala macam. Itu kan bisa dibuat untuk melindungi konsumen, intinya saya setuju,” tambahnya.

Lanjutnya, Calon pembeli harus teliti dengan perjanjian mengimbau agar calon pembeli rumah benar-benar teliti sebelum membeli khususnya saat hendak melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Konsumen diminta untuk lebih cermat dalam memilih produk properti rumah tinggal lantaran posisinya yang lemah, yakni mereka tidak memiliki cukup kekuatan hukum untuk mempersoalkan hak mereka dalam membeli rumah.

“Jadi ini butuh kejelian konsumen. Selama konsumen menandatangani PPJB sesuai spek, (rumah yang dijanjikan pengembang) sesuai spek dan konsumen tahu itu nggak masalah,” katanya.

Yang disayangkan, terkadang pihak yang membeli rumah tidak mengetahui kesepakatan dengan pengembang terkait hak-hak mereka pada saat melakukan PPJB. Sehingga mereka tak bisa melakukan komplain ketika rumah yang didapat tak sesuai yang dijanjikan. “Kadang-kadang konsumen nggak tahu kan besinya berapa, semennya dan lain sebagainya, kan nggak tahu. Tapi kalau sampai pengembang spek (rumahnya) down grade nggak sesuai itu bisa nuntut,” terang kang ibr

Dia menambahkan, bahwa yang perlu digaris bawahi, sejauh ini tidak ada lembaga yang melindungi konsumen khusus di bidang properti. “Nuntutnya ke mana? Nggak tahu juga kan,” tambahnya.

jika terbukti bersalah maka PT Sembilan Wali Nusantara bisa terancam

Secara pidana, konsumen dapat melaporkan pengembang (developer) dengan dugaan melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal ini pada intinya melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang tersebut.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ancaman sanksi ini termuat dalam Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. (Rud) Bersambung.

Related posts

Protes Pamsimas, Warga Putus Pipa Air

Redaksi

Demo Mahasiswa di Kota Malang Menuntut Keringanan UKT

Redaksi

Badan Pendapatan Daerah Kembali Ingatkan Warga Kota Malang Acara Gebyar Sadar Pajak Tahun 2021

Redpel Malang