Sigap88
Featured Investigasi Situbondo Tapal Kuda

Dugaan Pemotongan Dana Program KUBE di Kecamatan Kapongan, Akhirnya di Polisikan

Situbondo, Sigap88Langkah pengawalan terhadap hak-hak masyarakat, sejumlah jurnalis media sigap88.co bersama Ketua umum Lembaga Pergerakan Kesejahteraan Anak Bangsa (PERKASA) Adukan kasus dugaan pemotongan dana program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Kandang ke POLRES Situbondo, Rabu (15/07/20).

Diketahui program dana bantuan sosial KUBE merupakan program bantuan pemerintah yang di berikan kepada kelompok untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana hasil investigasi tim media sigap88.co bahwa tampak berbeda dengan yang terjadi di desa kandang Kecamatan kapongan, justru bantuan program KUBE tahun 2017 tersebut diduga hanya dijadikan perantara untuk mendapatkan keuntungan oleh beberapa oknum terutama eks pendampingnya berinisial (H) bahkan ditengarai ada keterlibatan oknum dinas terkait

Sedangkan M. Sadik selaku ketum Lembaga Perkasa membenarkan atas dugaan adanya pemangkasan program KUBE 2017 di desa kandang, sebelumnya kami telah konfirmasi ke sejumlah kelompok penerima termasuk sudah menyampaikan kepada kepala desa setempat.

“Oknum Eks pendamping KUBE dan PKH Tahun 2017 juga telah dikonfirmasi dan dirinya menceritakan terjadinya pemangkasan sebesar Rp.5.000.000 per kelompok yang biasanya diterima Rp. 20 juta justru hanya terima Rp. 15 juta hal ini juga diakui oleh Mayoritas ketua kelompok dan anggota penerima KUBE kepada jurnalis media sigap88”.

Disamping itu Ketum Lembaga PERKASA menyampaikan kepada sejumlah awak media terkait dugaan kasus ini saya adukan kepada aparat penegak hukum (APH) dan kami pasrakan ke polres situbondo supaya di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Setidaknya biar ada efek jera yang dilakukan oleh oknum eks pendamping dimaksud, sebab kami telah mengantongi sejumlah keterangan data dan bukti terjadinya dugaan patgulipat dari program bantuan dari pemerintah itu”.

Lebih lanjut M Sadik menambahkan dugaan Kasus ini akan berkembang dan terindikasi masuk tindak pidana korupsi sesuai pasal 12 huruf e UU no 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana redaksi bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaanya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu dirinya sendiri. Maka ancamam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah), bersambung.

Penulis : ekz
Foto : Tim
Editor : Redpel

Related posts

Kapolres Situbondo Bantah Pemberian Ijin Dalam Kegiatan Pengumpulan Guru Ngaji

Redaksi

Mantan Kades Kalianget Barat Menyisakan Bom Waktu Permasalahan Agraria

Redaksi

Bagian Psikologi Biro SDM Polda Jatim Berikan Trauma Healing Untuk Korban Bencana

Redaksi