Fraksi PKB bersama PPP, dan PDI Perjuangan Dukung Upaya Pemerintah Kota Bontang Ciptakan Lapangan Kerja

Fraksi PKB bersama PPP, dan PDI Perjuangan Dukung Upaya Pemerintah Kota Bontang Ciptakan Lapangan Kerja
Foto: Maming membacakan pandangan umum fraksi PKB bersama PPP dan PDI Perjuangan

Bontang – Dalam rapat kerja DPRD Kota Bontang, fraksi PKB bersama PPP dan PDI Perjuangan mengungkapkan pandangan umum mereka terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. 

Pandangan ini disampaikan oleh Maming, anggota fraksi yang mewakili salah satu kelompok. Ketiga fraksi tersebut menilai bahwa upaya penciptaan lapangan kerja merupakan langkah strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kota. 

Mereka menekankan pentingnya inisiatif ini sebagai solusi, untuk menurunkan angka pengangguran di Kota Bontang.

“Sebagai salah satu langkah menurunkan tingkat pengangguran,” ujar Mamin di Pendopo Rujab Walikota Bontang, Sabtu (3/8/24).

Wakil Walikota Bontang, Najirah merespons pandangan tersebut dengan memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah kota. 

Najirah menjelaskan bahwa pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program pelatihan dan sertifikasi teknis bagi masyarakat. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian masyarakat, agar mereka lebih kompeten dalam memasuki dunia kerja atau memulai usaha mereka sendiri.

Najirah menambahkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Bontang. Dengan adanya pelatihan dan sertifikasi, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan peluang kerja yang tersedia dan mengurangi tingkat pengangguran.

“Upaya untuk penciptaan lapangan kerja telah kita tempuh,” menanggapi.

Bontang – Dalam rapat kerja DPRD Kota Bontang, fraksi PKB bersama PPP dan PDI Perjuangan mengungkapkan pandangan umum mereka terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. 

Pandangan ini disampaikan oleh Maming, anggota fraksi yang mewakili salah satu kelompok. Ketiga fraksi tersebut menilai bahwa upaya penciptaan lapangan kerja merupakan langkah strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kota. 

Mereka menekankan pentingnya inisiatif ini sebagai solusi, untuk menurunkan angka pengangguran di Kota Bontang.

“Sebagai salah satu langkah menurunkan tingkat pengangguran,” ujar Mamin di Pendopo Rujab Walikota Bontang, Sabtu (3/8/24).

Wakil Walikota Bontang, Najirah merespons pandangan tersebut dengan memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah kota. 

Najirah menjelaskan bahwa pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program pelatihan dan sertifikasi teknis bagi masyarakat. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian masyarakat, agar mereka lebih kompeten dalam memasuki dunia kerja atau memulai usaha mereka sendiri.

Najirah menambahkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Bontang. Dengan adanya pelatihan dan sertifikasi, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan peluang kerja yang tersedia dan mengurangi tingkat pengangguran.

“Upaya untuk penciptaan lapangan kerja telah kita tempuh,” menanggapi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *