Bontang – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Bontang meminta penjelasan terkait penurunan anggaran dalam Raperda APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bontang yang digelar pada Senin (04/11/2024), anggota Fraksi PKB, Junaidi menyoroti adanya selisih penurunan sebesar Rp129 miliar dibandingkan dengan APBD murni Tahun Anggaran 2024.
Junaidi mengungkapkan keprihatinannya atas perbedaan signifikan tersebut dan meminta agar pemerintah kota memberikan penjelasan terkait penyebab terjadinya penurunan alokasi pendapatan daerah ini.
“Meminta penjelasan terkait perbandingan pendapatan anggaran,” ucap Junaidi, Senin (04/11/2024).
Menanggapi pandangan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlynawati, menjelaskan bahwa penurunan anggaran pendapatan tahun 2025 disebabkan oleh perbedaan dalam perhitungan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat.
Pada tahun anggaran 2024, dana transfer dari Pemerintah Pusat mengalami peningkatan karena memperhitungkan sejumlah dana kurang salur yang belum terealisasi di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berdampak pada naiknya dana transfer di APBD 2024.
Sementara itu, untuk tahun 2025, perhitungan alokasi dana transfer disesuaikan dengan realisasi yang terjadi pada tahun 2023.
“Hal itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD),” jelas Aji.
