Sigap88
Malang Raya Politik Pemerintahan

Malang Creative Centre, Perlukah Partisipasi Masyarakat?

Oleh :
Satriya Nugraha,S.P.
Blogger kompasiana.com/satriya1998
Penulis Seni, Budaya dan Desa Wisata Jatim
Host Program Jalan-jalan Bersama Cak Satriya Pagak TV Channel Youtube
Pedagang Beras Organik

Beberapa minggu terakhir, ramai netizen Kota Malang lewat media sosial, warga masyarakat berdemo di depan Gedung DPRD Kota Malang terkait proses penganggaran Malang Creative Centre. Yang menjadi pertanyaan mendasar, Apakah proses pembangunan Malang Creative Centre memerlukan partisipasi masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan?

Sebelum menjawab perlu/tidaknya partisipasi masyarakat, kami perlu menjelaskan filosofi arti masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan. Sedangkan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan.

Jika kami melihat kasus proses Pembangunan Malang Creative Centre, maka wajib melibatkan partisipasi masyarakat. Mengapa demikian? Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan Raperda Kota Malang tentang RAPBD Tahun 2020, penyusunan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat khususnya proses pengusulan kajian anggaran Malang Creative Centre. Juga pengaturan lainnya yang berdampak sosial.

Partisipasi masyarakat terkait Malang Creative Centre dapat dilakukan melalui : konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat umum, sosialisasi lewat konferensi pers, dan/atau seminar/lokakarya/diskusi. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Pemkot Malang wajib mensosialisasikan Raperda Kota Malang tentang RAPBD Tahun 2020 yang memuat anggaran Malang Creative Centre, melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat ber-KTP Kota Malang.

Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Pemkot mengembangkan sistem informasi peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, berupa layanan daring dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan daerah.

Yang lebih penting, dalam peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2017, dalam perencanaan pembangunan daerah, Pemkot Malang wajib mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan daerah. Apakah Pemkot Malang sudah melakukannya? Mohon instropeksi diri.

Yang perlu dipahami, orang perseorangan yang ikut serta dalam partisipasi masyarakat dalam proses Malang Creative Centre, harus memenuhi kriteria : penguasaan permasalahan Malang Creative Centre, yang melibatkan pelaku dan/atau komunitas ekonomi kreatif se-Kota Malang ; punya latar belakang keahlian ekonomi kreatif ; mempunyai pengalaman di bidang ekonomi kreatif ; terkena dampak secara langsung proses MCC. Kelompok masyarakat, komunitas dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ikut serta dalam partisipasi masyarakat terhadap masalah MCC, harus menunjuk perwakilannya.

Hasil partisipasi masyarakat menjadi bahan masukan penyusunan proses penganggaran sampai pembangunan MCC, jadi atau tidak dibangun?. Hal ini sesuai peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2017 yang menjelaskan hasil partisipasi masyarakat menjadi bahan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara khususnya kebijakan MCC tahun 2020.

Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD 2020, serta prioritas dan plafon anggaran sementara, di DPRD Kota Malang, dapat dihadiri oleh masyarakat.

Jangan lupa, dalam melaksanakan pembangunan MCC, Pemkot Malang wajib mendorong partisipasi masyarakat dalam bentuk kemitraan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pemberian hibah dari masyarakat, dana tanggung jawab sosial perusahaan dan sebagainya.

Dalam melaksanakan pemonitoran dan pengevaluasian penganggaran dan pembangunan MCC, masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan untuk memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan, volume serta kualitas pekerjaan. Kesimpulannya, kami menolak proses penganggaran MCC bila tidak mengikuti aturan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2017 secara transparan, akuntabilitas dan mengikuti aturan UU Keterbukaan Informasi Publik. Kami siap berpartisipasi, berperan serta mengawal proses MCC. Merdeka!!.

Malang, 29 November 2019
Tlatah Purwantoro

Related posts

Kunjungan Peserta KKDN Sesko TNI 2019

Redaksi

DPRD Babel Akhirnya Tandatangani Raperda RZWP3K

Redaksi

Sebanyak 850 Bakal Calon Kepala Desa Ikuti Tahapan Test Akademis. Pengumuman Lulus Jatuh Pada 24 Oktober Depan.

Redaksi