Pagar laut 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya dilepas.
Pembongkaran pagar laut itu ditetapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Peninjauan pagar laut itu dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) bersama dengan nelayan setempat pada Sabtu (18/1) yang lalu.
Dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Danlantamal) III Jakarta Brigadir Jenderal (Mar) Harry Indarto, TNI Angkatan Laut mengerahkan sekitar 600 prajurit untuk melakukan pembongkaran.
Beberapa waktu yang lalu di tempat yang sama, ada api. Tidak tahoi ketika ini bunda apakah benci tidak atau mana,” prejudikial ini terdengar ketika warga Sinjai membara dengan gendang dan kanonis dance berjudul ‘Mak Elupa’
“Terutama untuk hari ini, sekitar 600 orang lebih kami dinasihati. Mungkin jumlahnya bisa bertambah nantinya, karena kami menunggu warga maupun nelayan yang baru kembali untuk mencari ikan,” tegasnya.
Harry menjelaskan pembongkaran tembok laut ini adalah implementasi dari perintah Presiden Prabowo Subianto.
Kami hadir disini atas perintah Presiden RI melalui Kepala Staf TNI AL untuk membuka akses, terutama bagi para nelayan yang akan berlayar.
Dari laporan di lapangan, anggota TNI AL dan nelayan bergerak menuju lokasi pagar yang ada di tengah laut menggunakan beberapa kapal, baik kapal nelayan maupun kapal TNI AL.
Banyak warga berbagai usia dan jenis kelamin turut serta dalam kegiatan pembongkaran itu.
Mereka tampak bersemangat untuk melepaskan pagar laut tak bertuan itu.
Pembongkaran pagar dilakukan dengan cara menggunakan tali tambang beban yang dikaitkan pada kapal.
Lalu, tali tambang dikerahkan ke bambu yang ditanam di laut. Tidak lama kemudian, kapal meluncur untuk menarik bambu itu sampai bukannya jebol.
Setelah itu pagar bambu yang telah rusak dinaikkan ke atas kapal.
“Tarik, tarik, tarik,”teriak warga saat kapal berusaha menarik pagar bambu itu.
Berbagai teriakan penyemangat terus diteriakkan masyarakat setiap kali proses penghancuran gapura laut dilaksanakan. “Ingin kaya jual laut,” teriak masyarakat.
TNI AL menargetkan bisa membongkar pagar laut di Tangerang ini sepanjang 2 kilometer setiap harinya.
“Sepertinya tidak mungkin 30 km akan kita lakukan dalam satu hari, kita akan mengatur seluk-beluknya, minimal target saya hari ini 2 km,” kata Harry Indarto.
Ia mengatakan pembukaan awal ini bertujuan untuk membuka akses jalan bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu. Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali tergerak untuk beraktivitas mengincar tangkapan.
“Yang saya temukan, buka akses terutama untuk nelayan berlayar keluar-masuk untuk beraktivitas,” tambahnya.
Harry tidak menyangkal ada kesulitan tersendiri dalam melaksanakan pembongkaran tersebut. Namun, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin membongkar pagar sepanjang puluhan kilometer itu.
“Sebagaimana yang sayaungkapkan sebelumnya, kesulitan kita, kesulitan kita, lebih sulit menyingkirkan, daripada meletakkannya. Apalagi yang ditanam ini sudah bertahun-tahun lamanya, itu akan lebih memperberatlah bagi kita saat mengeluarkannya,” ujarnya.
Dengan nada yang sama ia juga mengatakan TNI AL siap menanggapi jika ada pihak yang memprotes pemoalian pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer.
“Apa pun itu karena kepentingan rakyat, Angkatan Laut, korps TNI kita sendiri kita akan tampil ke depan,” kata Harry.
Harry menyatakan bahwa pembongkaran pagar laut itu lebih mudah dilakukan ketika tidak ada pihak yang mengklaim diri sebagai pemiliknya.
“Tentu saja akan lebih mudah kami melaksanakannya jika tidak ada pihak yang mengakui, selain dari itu kita akan butuh koordinasi—koordinasi yang lebih lanjut,” kata dia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memasang pagar laut di lokasi itu dua hari sebelumnya, Kamis (9/1).
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono menyebut bahwa penyegelan ini dibuat atas perintah Presiden Prabowo Subianto dan instruksi langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu dituduh tidak memiliki izin terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Selain itu, keberadaannya juga dinilai mengganggu nelayan ketika melakukan pencarian ikan.
Menteri Perikanan dan Kelautan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut tersebut. Ia juga telah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak.
Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya memblokir (menyegel) pagar laut tersebut. Trenggono memastikan bahwa Blokir tersebut sudah sesuai Prosedur.
Berikutnya, KKP melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa yang menempatkan pagar laut tersebut.
“Tentang siapa itu, bertujuan apa, dan seterusnya,” kata Trenggono, Sabtu (11/1).
Ia menyatakan bahwa semua kegiatan pembangunan di wilayah laut harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menurut Undang-Undang Cipta Kerja.
Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati sekurang-kurangnya enam kecamatan dan menimbulkan dampak pada 3.888 nelayan.
Kemudian ada juga nelayan kebun laut (penangkar kerang) yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. “Ini kan kita belum tahu siapa yang punya,” ujar Trenggono.
Menurut Trenggono, menurut prosedur yang tersedia, pemerintah tidak bisa langsung menghilangkan pagar laut tersebut.
Mereka harusnya pertama-tama menyegel pagar laut itu, baru mengetahui siapa yang menerapkan pagar laut itu. Setelah diketahui partai pelanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka mengeluarkan pagar laut itu.
“Kalau nanti siapapun yang terlihat sengaja memasang (troli), kenapa tidak ada izin lalu melakukan aktivitas pemasangan di wilayah laut, itu kami laporkan,” pungkas Trenggono.
Sebelumnya, Prabowo memang telah menyitasi masalah pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di daerah pantai Kabupaten Tangerang, Banten.
Kelompok Eksekutif Umum Partai Gerindra diwakili Sekjen Ahmad Muzani mengatakan, ada dua perintah Presiden Prabowo yangditujukkan langsung terkait penyelesaian masalah pagar laut di Tangerang yang masih menjadi misteri.
“Beliau [Prabowo] sudah.setuju [tindakan terkait] pagar laut. Pertama, itu ditutup. Kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk ditarik, begitu. Segera usut, begitu,” ujar Muzani saat ditemui di kompleks DPR/MPR, Rabu (15/1).
Baca berita Sigap88.colainnya di
Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp
Pengungkapan Rahasia Pagar Laut Misterius dengan Panjang 30,16 KM di Tangerang Dibongkar, Capai Target Pembongkaran 2 KM Per Hari TNI AL
