Bontang — Dengan sisa waktu dua bulan di akhir tahun 2024, realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang dilaporkan baru mencapai 54%.
Hal ini menimbulkan perhatian serius dari Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Alfin Rausan Fikry. Ia meminta agar PUPRK segera mempercepat progres pekerjaan, terutama di bidang konstruksi.
Dalam keterangannya, Alfin menyebut bahwa pihaknya telah menerima penjelasan dari PUPR mengenai kendala yang menyebabkan rendahnya persentase realisasi anggaran tersebut.
Menurut Alfin, ada beberapa faktor yang selama ini menghambat pelaksanaan proyek, salah satunya adalah persoalan lahan. Permasalahan ini dinilai cukup rumit dan memerlukan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, mengingat pengadaan dan penyelesaian izin lahan di Bontang tidak selalu mudah dan sering kali memerlukan proses panjang.
“Memang persoalan lahan menjadi kendala bagi PUPR. Mereka harus berhati-hati dalam setiap keputusan yang diambil karena ini menyangkut aspek hukum dan tata ruang kota,” ujar Alfin, Senin (21/10/2024).
Ia juga mengakui, bahwa akhir tahun biasanya menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengerjaan konstruksi, mengingat cuaca yang kurang mendukung.
Di sisi lain, Alfin menekankan agar PUPR bisa memanfaatkan waktu yang tersisa dengan sebaik mungkin, terutama pada saat kondisi cuaca sedang mendukung.
“Kalau cuaca bagus, kita harus segera menggenjot pekerjaan. Di situ kita dorong untuk melakukan percepatan agar target tercapai,” jelasnya.
Lebih lanjut, Alfin mendorong agar pekerjaan bisa ditingkatkan melalui opsi lembur apabila memungkinkan, sehingga bobot pekerjaan dapat segera mencapai target.
“Kalau memungkinkan, kita dorong
dengan cara lembur. Dengan begitu, persentase pekerjaan bisa cepat tercapai,” pungkas Alfin
