BONTANG – DPRD Bontang menyoroti rendahnya serapan anggaran sepanjang 2024 dan mendesak pemerintah kota untuk memperketat pengawasan terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rendahnya penyerapan anggaran memunculkan kekhawatiran terkait tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) akibat lambatnya pelaksanaan program yang telah direncanakan.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menegaskan bahwa serapan anggaran dalam sektor belanja modal dan operasional masih jauh dari ekspektasi.
“Tanpa monitoring yang ketat, program-program prioritas yang dirancang untuk kepentingan masyarakat bisa saja tidak terlaksana,” ujarnya, Selasa (22/10/2024).
Andi Faiz menambahkan bahwa pihak DPRD telah melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Aji Erlynawati untuk memastikan bahwa setiap OPD bekerja sesuai target.
“Kami menginginkan pengawasan yang berkelanjutan agar tidak ada OPD yang lepas dari tanggung jawab,” tegasnya.
DPRD menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program dengan alokasi anggaran sebesar Rp605 miliar untuk proyek prioritas seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan. Menurut Andi Faiz, keterlambatan pelaksanaan dapat berdampak pada menurunnya kualitas layanan publik.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Bontang Aji Erlynawati menyatakan komitmen untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa menggunakan sistem e-Katalog.
“Kami terus memantau kinerja OPD agar target serapan anggaran tercapai. Dengan e-Katalog, proses pengadaan diharapkan bisa lebih cepat dan efisien,” jelasnya.
DPRD berharap langkah-langkah tersebut mampu mengoptimalkan anggaran dan memastikan manfaat program segera dirasakan oleh masyarakat.
