Bontang – Anggota DPRD Kota Bontang, Sumardi Syawal, menyatakan keprihatinannya atas peningkatan prevalensi stunting di Bontang yang terus mengalami lonjakan.
Pada Agustus 2024, prevalensi stunting tercatat sebesar 20,6 persen, naik dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di angka 18 persen.
Kondisi ini dianggap memprihatinkan, mengingat kota Bontang merupakan salah satu wilayah terkaya di Indonesia, namun masih memiliki angka stunting yang cukup tinggi.
Sumardi menggarisbawahi, bahwa penanganan stunting harus menjadi prioritas utama pemerintah, terutama di wilayah pesisir Bontang, yang mencatatkan angka kasus stunting tertinggi.
“Angka stunting yang paling tinggi ditemukan di wilayah pesisir, seperti Kelurahan Bontang Lestari dengan prevalensi 35 persen. Ini harus segera menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya dalam pernyataannya, Sabtu (12/10/2024).
Beberapa kelurahan pesisir lainnya juga menunjukkan angka prevalensi stunting yang signifikan, seperti Berbas Pantai dengan angka 27,5 persen, Kelurahan Tanjung Laut Indah dengan prevalensi 27,2 persen, serta Kelurahan Berebas Tengah yang mencatat angka 25,5 persen. Kelurahan Guntung berada di urutan kelima dengan prevalensi stunting 24,5 persen.
Menurut Sumardi, situasi ini sangat disayangkan mengingat kota Bontang dikenal sebagai salah satu kota kaya dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit.
“Malulah kita, kota Bontang ini salah satu kota terkaya ke-10 di Indonesia, tapi angka stunting kita masih tinggi. Ini seharusnya bisa kita atasi jika kita benar-benar fokus,” ujarnya.
Ia juga menyatakan bahwa masalah stunting di Bontang bisa segera diatasi asal pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar dalam penanganannya, terutama di wilayah-wilayah yang rawan.
Ia berharap agar pemerintah kota segera melakukan langkah konkret untuk menurunkan angka stunting di Bontang, termasuk meningkatkan program kesehatan dan gizi di wilayah-wilayah pesisir yang menjadi daerah dengan prevalensi tertinggi.
“Kalau kita benar-benar fokus, angka stunting ini bisa ditekan bahkan ditutup. Semua hanya soal prioritas dan keseriusan pemerintah,” jelas Sumardi.