Sigap88
Featured Investigasi Pasuruan

Terlibat Kasus BPNT, Pendamping PKH Asal Nguling Diberi SP I dan Reposisi Tugas.

Foto : Surat Peringatan 1 pada R A.

Pasuruan, sigap88 — Kasus Program Pangan atau yang biasa disebut dengan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Desa Wotgale Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan yang melibatkan pendamping PKH, kini diberikan sanksi tegas oleh pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pasuruan.

Dinsos Kabupaten Pasuruan melalui Nahroji selaku Koordinator PKH Kabupaten Pasuruan memberikan SP 1 pada RA salah satu pendamping PKH yang pada waktu itu menjadi pendamping PKH didesa Wotgale. Selain SP 1, RA juga diberikan sanksi Reposisi pendamping dari Kecamatan Nguling pindah ke lokasi baru dikecamatan Grati.

“Kita berikan sanksi SP 1 dan Reposisi tugas karena RA terlibat langsung dalam kasus 2 KPM yang mempunyai kartu ganda tersebut, walaupun beras dari kedua KPM ini katanya dibagikan rata dan disetujui oleh kelompok dalam rapat,” Ucap Nahroji, Senin (30/03/20).

Kasus ini terjadi ketika dua KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang ada di Dusun Rembang Desa Wotgale mengetahui bahwa kartu BPNT Non PKH yang sudah di ambil oleh pendamping mulai pertengahan tahun 2018 hingga awal 2020 tetap cair.

Diceritakan salah satu perangkat desa bahwa kasus klasik ini muncul lantaran pihak KPM pada tahun 2018 lalu menerima BPNT ganda. “Mereka punya ATM PKH dan kartu khusus BPNT yang sama sama keluar beras, jadi kartu yang BPNT nya di tarik oleh pendamping, ternyata diketahui kartu yang ditarik tersebut tetap cair,” Ucap perangkat yang tau mau dipublish namanya.

RA saat dikonfirmasi kaitan hal tersebut menjelaskan bahwa hasil beras yang digesek dari kedua ATM yang ganda tersebut memang tetap cair, namun dirinya mengaku kalau cairnya dua kartu Non PKH tersebut dibagikan pada orang yang tidak dapat atas persetujuan kelompok.

“dari puluhan kartu Non PKH yang saya tarik itu cuman ada 2 kartu mas yang tetap cair, kalau tidak percaya boleh di cek mas, dan itupun saya bagi rata berasnya,” aku RA pada media ini.

Mengetahui hal tersebut ramai diperbincangkan, Nahroji Korkab PKH minta agar total jumlah yang selama ini menjadi hak kedua KPM dikembalikan.

“Sudah saya panggil mas, dan untuk hak kedua KPM tersebut sudah diganti oleh RA berupa uang, masing masing mendapat 1,8 juta rupiah terhitung mulai awal cair hingga awal 2020,” Jawab Nahroji.

Walaupun sudah dikembalikan, lanjut Nahroji, kami tetap melakukan sanksi karena dia terlibat langsung dalam kasus inprosedural tersebut.

“Meski demikian, kami dari Dinsos akan lakukan investigasi dilapangan, apakah benar cuma 2 KPM saja yang tetap cair,” Tutupnya. (Fik)

Related posts

Camat Kapongan : Permasalahan di Desa Curah Cottok Akan Diteruskan ke Inspektorat dan APIP

Redaksi

Terkait Situasi Wabah Virus Corona, Kapolresta Pasuruan Sidak Toko Swalayan dan Apotek.

Redaktur

Aroma Pengkondisian dari Dinas Pendidikan Sumenep, Warnai Pelaksanaan Bos Afirmasi dan Kinerja 2019

Redaksi