Bontang – Pemerintah Kota Bontang, memutuskan untuk bekerja sama dengan penjahit luar daerah dalam proyek pengadaan seragam sekolah tahun 2024.
Langkah ini diambil sebagai upaya efisiensi anggaran, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya kelebihan bayar sebesar Rp 1 miliar pada proyek serupa di tahun 2023.
Keputusan ini menuai perhatian dari Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Tri Ismawati. Ia menilai, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kapasitas penjahit lokal dalam proyek pengadaan seragam ini.
Menurutnya, meskipun penjahit lokal mungkin menghadapi kendala dalam hal peralatan, namun tenaga kerja mereka masih kompeten untuk mengerjakan bagian-bagian tertentu dari seragam sekolah.
“Sinergitas antara penjahit lokal dan luar daerah agar kualitas dan harga tetap sesuai dengan Standar Satuan Harga (SSH) yang ditetapkan oleh Pemkot Bontang,” ujar dia kepada media, Kamis (8/8/2024).
Kata dia, berdayakan penjahit lokal penting untuk mencegah keterbelakangan ekonomi dan keterampilan di Bontang.
Meskipun dirinya memahami alasan pemerintah memilih penjahit luar daerah, karena kemampuan produksi yang lebih cepat dan biaya yang lebih murah.
“Sementara bagian lainnya bisa dikerjakan oleh penjahit luar,” tambah dia.
Di lokasi berbeda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang, Bambang Cipto Mulyono, menjelaskan bahwa pemerintah sudah berusaha melibatkan penjahit lokal dalam proyek ini.
Kerja sama dilakukan melalui kolaborasi dengan CV Utama Makmur dari Jawa, yang dipilih sebagai mitra utama.
Artinya, mereka tidak sepenuhnya mengabaikan penjahit lokal. Namun, demi memastikan bahwa seragam dapat diproduksi sesuai dengan waktu dan anggaran yang ditetapkan, ia memutuskan untuk bekerja sama dengan penjahit luar daerah yang memiliki kapasitas produksi lebih besar. Meski begitu, bagian-bagian tertentu dari seragam tetap akan dikerjakan oleh penjahit lokal.
“Sekitar 150 penjahit lokal dari industri rumah tangga telah dilibatkan,” jelasnya.
