Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengungkapkan alasan yang mendukung permintaan agar datapertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2025 yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk bisa diaudit.
Analisis sebelumnya dari Celios menunjukkan adanya indikasi perbedaan antara pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan sebesar 5,12 persen dengan kondisi nyata perekonomian saat ini. Celios kemudian meminta agar Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) meninjau laporan BPS tersebut.
Dalam perhitungannya, kata Wijayanto, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025 tidak mencapai 5 persen. “Kisaran 4,6 hingga 4,8 persen,” katanya kepadaTempo,pada hari Jumat, 8 Agustus 2025.
Ia juga menilai tindakan Celios pantas diapresiasi karena cukup mewakili kekhawatiran berbagai pihak terkait validitas dan akurasi data BPS, khususnya para ekonom. “Tindakan Celios mencerminkan sikap pesimisconcern mereka akan didengarkan dan dijawab oleh BPS serta pemerintah.
Jika data BPS tidak akurat, menurut Wijayanto, maka Indonesia berisiko kehilangan kesempatan untuk berkembang, karena berbagai kebijakan penting dibuat berdasarkan informasi yang salah. Hal ini akan menghasilkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
Jika data tersebut tidak akurat, menurut Wijayanto, Indonesia akan menghadapi berbagai permasalahan. Contohnya adalah rasio pajak yang terus menurun, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya.
Lalu, incremental capital-output ratio (ICOR) akan meningkat, meskipun rencana program pembangunan telah dioptimalkan. Selain itu, jumlah tenaga kerja yang dihasilkan per 1 persen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) akan terus menurun, dan pada akhirnya yang menjadi sasaran adalah investasi yang intensif modal. “Dalam kondisi ini, kita perlu percaya bahwa data BPS benar, sampai ada bukti sebaliknya,” ujarnya.
Wijayanto mengatakan, merevisi data merupakan hal yang biasa dan pernah dilakukan oleh berbagai lembaga internasional, termasuk BPS. Perbaikan statistik berada dalam ranah teknokrasi dan akademis, sehingga pembaruan atau perbaikan adalah hal yang wajar dan justru dihargai.
Secara ideal, menurutnya, BPS seharusnya mengundang para ekonom untuk berdiskusi secara terbuka, menjelaskan metode pengukuran angka-angka tersebut. “Saya percaya para ekonom siap mendukung semua angka BPS jika benar, tetapi BPS juga perlu bersikap objektif jika ternyata data mereka tidak akurat,” katanya.
Ia menekankan bahwa data statistik ekonomi tidak hanya berkaitan dengan tinggi atau rendahnya angka, tetapi juga dengan keakuratannya. Menurut Wijayanto, akurasi sering kali lebih penting daripada besarnya angka, karena berkaitan dengan masalah kepercayaan.
“Bila BPS tidak sepakat untuk berdiskusi dengan para ekonom, saya khawatir, data yang sebenarnya berada di lingkungan akademis dan teknokratis, telah beralih ke ranah politik, hal yang sebaiknya kita hindari,” katanya.
Celios telah mengirimkan surat permohonan penyelidikan kepada lembaga statistik PPB, yaitu United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission, menuntut audit terhadap data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 sebesar 5,12 persen yang dilaporkan BPS.
Kepala Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menyatakan tujuan mereka adalah menjaga keandalan data BPS. Mengingat data tersebut selama ini dimanfaatkan untuk berbagai penelitian oleh lembaga pendidikan, analis perbankan, dunia bisnis termasuk UMKM dan masyarakat secara luas.
Surat yang dikirimkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa berisi permintaan agar data pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua tahun 2025 sebesar 5,12 persen ditinjau kembali.year-on-year,”kata Bhima melalui pernyataan resmi pada Jumat.
Bhima menyatakan Celios telah kembali meninjau seluruh indikator yang disampaikan BPS, seperti data industri manufaktur. BPS melaporkan lapangan usaha industri pengolahan tumbuh sebesar 5,68 persen pada kuartal kedua 2025. Namun, menurutnya, pada periode yang sama aktivitas manufaktur yang diukur melalui Purchasing Manager’s Index (PMI) justru mengalami penurunan.
Persentase sektor manufaktur terhadap PDB juga rendah, yaitu 18,67 persen dibandingkan triwulan pertama tahun 2025 yang mencapai 19,25 persen. Artinya, menurutnya, deindustrialisasi dini masih berlangsung. Data pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terus meningkat, dan industri yang membutuhkan tenaga kerja banyak terpuruk akibat kenaikan berbagai biaya. “Jadi, apa dasarnya sektor manufaktur bisa tumbuh sebesar 5,68 persen?”year-on-year?Data yang tidak sejalan pasti perlu dijawab dengan kejujuran,” kata Bhima.
Kepala Kebijakan Fiskal Celios Media Wahyudi Askar menegaskan, jika terjadi tekanan institusional atau campur tangan dalam penyusunan data oleh BPS, hal tersebut bertentangan dengan Prinsip Dasar Statistik Resmi yang disahkan oleh Komisi Statistik PBB. Ia menyampaikan bahwa data BPS bukan hanya sekadar aspek teknis, tetapi memiliki dampak langsung terhadap kredibilitas internasional Indonesia serta kesejahteraan rakyat.
“Data ekonomi yang tidak tepat, terutama jika pertumbuhan diungkit-ungkit, bisa membingungkan pengambilan kebijakan. Bayangkan saja, dengan data yang tidak akurat, pemerintah mungkin salah mengambil keputusan untuk menunda bantuan, subsidi, atau perlindungan sosial karena merasa kondisi ekonomi sedang baik,” katanya.
Celios berharap lembaga statistik PBB segera melakukan investigasi teknis terhadap metode perhitungan PDB Indonesia pada Triwulan II 2025. Lembaga riset ekonomi tersebut juga berharap UNSD dan Komisi Statistik PBB mendorong pembentukan mekanismepeer-reviewyang melibatkan ahli independen, serta dukungan perubahan transparansi di dalam BPS.
Sebelumnya, BPS mengumumkan bahwa ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 tumbuh sebesar 5,12 persen secara tahunan, meningkat dari 4,04 persen dibandingkan kuartal I 2025. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyangkal dugaan adanya manipulasi data dalam laporan tersebut. “Apakah ada (manipulasi data),” kata Airlangga kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Pihak Istana turut memberikan pernyataan terkait angka pertumbuhan ekonomi yang dipertanyakan oleh para ekonom. Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan, ekonom yang meragukan data pertumbuhan ekonomi yang diumumkan pemerintah sebesar 5,12 persen disebabkan oleh pandangan negatif.
Hasan menyatakan ketidaknyamanan mungkin disebabkan olehframing atau perumusan. Ia menilai beberapa ekonom mungkin kurang positif dalam melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif. “Jadi pertumbuhan ekonomi kita positif, tetapi ada yang melihatnya dengan cara yang tidak positif,” ujar Hasan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 7 Agustus 2025.
Hasan memastikan pemerintah bersikap jujur dalam merilis data ekonomi. Menurutnya, pasti pemerintah akan menyatakan penurunan pertumbuhan ekonomi jika memang terjadi.
Ia mencontohkan Presiden Prabowo Subianto yang telah menjabat presiden pada kuartal IV 2024. Pada masa itu, BPS di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menyatakan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02 persen. Selanjutnya, pada kuartal I 2025 BPS mengumumkan penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi 4,87 persen.
“Turun, ya? Penurunan tersebut dikeluarkan oleh pemerintahan yang sama dengan BPS di bawah pemerintahan yang sama. (Jika) turun, kita menyebutnya turun,” katanya.
Menurut Hasan, banyak orang saat ini terfokus pada pengeluaran dan belanja pemerintah tanpa memperhatikan data investasi. Contohnya, menurutnya, data yang dirilis oleh Menteri Investasi menyebutkan bahwa investasi yang telah terealisasi mencapai Rp 942,9 triliun atau hampir 50 persen dari target tahun ini sebesar Rp 1.900 triliun. Selain itu, penyerapan tenaga kerja dari realisasi hingga Agustus mencapai 1,25 juta orang.
Jadi terdapat pengeluaran, terdapat investasi, terdapatgovernment.Di bidang usaha tertentu, misalnya sektor industri manufaktur kita mengalami pertumbuhan sebesar 5,6 persen. Investasi yang sebelumnya tumbuh sebesar 6,99 persen,” katanya.
Tempotelah berupaya memverifikasi data pertumbuhan ekonomi yang dipertanyakan ini dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan Unit Kerja Kepala Statistik Bidang Media dan Komunikasi BPS Eko Rahmadian. Namun, keduanya tidak memberikan respons hingga berita ini diterbitkan.
Ilona Estherina dan Eka Yudha Saputramembantu dalam penulisan artikel ini
