.CO.ID – JAKARTA.Asosiasi Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) melaporkan kenaikan penjualan mobil sebesar 12% selama pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.
Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nangoi mengungkapkan, lebih dari 38.000 unit kendaraan terjual selama acara tersebut. “Kami kembali menekankan bahwa transaksi bukan tujuan utama GIIAS. Namun, hasil pada tahun ini benar-benar memberikan dorongan kuat bagi pertumbuhan industri tahun ini,” ujar Yohannes.
Meskipun jumlah kendaraan yang terjual meningkat, total penjualan justru mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh munculnya banyak model baru yang memiliki harga lebih murah. Sayangnya, ia tidak menyebutkan besarnya nilai transaksi yang berhasil dicatat dalam GIIAS 2025.
“Nilai total penjualan tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh semakin ketatnya persaingan harga model kendaraan yang diperkenalkan, yang menurut kami memiliki dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.
“Dari perspektif ekonomi, pencapaian GIAAS 2025 mencerminkan perubahan kondisi ekonomi. ‘Mereka tetap membeli mobil, hanya saja jenis pilihan mobilnya berubah,’ ujar Piter Abdullah Redjalam, Direktur Riset Prasasti, Selasa (19/8).
Harga transaksi yang lebih rendah dibandingkan volume penjualan tidak menunjukkan bahwa mayoritas pengunjung membeli mobil murah (LCGC). “Kita perlu melihat dari sudut pandang lain, membeli mobil mewah dan berkualitas ternyata tidak selalu memerlukan biaya besar. Seseorang bisa membeli Denza dan Xpeng untuk merasakan sensasi Alphard, atau memilih BYD Sealion untuk SUV mewah,” tambahnya.
Peristiwa GIAAS, menurut Piter, adalah contoh yang menarik dalam memahami realitas ekonomi terkait daya beli dan data pertumbuhan ekonomi. Ekonom yang juga menjadi anggota Badan Pengawas Bank Indonesia (BPBI) ini memberikan beberapa contoh lain mengenai pergeseran realitas ekonomi serta perubahan pola konsumsi yang akhirnya berdampak pada interpretasi data ekonomi.
Beberapa waktu yang lalu, kata Piter, sempat muncul wacana bahwa dana pihak ketiga (DPK) ritel di sektor perbankan tumbuh pelan atau bahkan stagnan. Akhirnya muncul kesimpulan bahwa kondisi ekonomi tidak sepenuhnya baik karena masyarakat tidak lagi memiliki dana lebih untuk disimpan, bahkan menghabiskan tabungan mereka sendiri agar bisa bertahan hidup.
“Jika hanya mengandalkan pendekatan semacam itu, kesimpulannya terlihat benar. Namun, jika perspektifnya diperluas, hasilnya bisa berbeda,” ujar Piter.
Menurut Piter, sebaiknya data DPK ritel dikaitkan dengan data penjualan emas yang justru meningkat drastis. Masyarakat bahkan bersedia antri di beberapa toko Antam agar bisa membeli lebih banyak instrumen investasi yang harganya sedang naik tajam.
“Bagi kelas menengah zaman now, memiliki tabungan atau menyimpan dana dalam jumlah besar bukanlah pilihan utama. Dana darurat diubah menjadi emas, reksa dana, obligasi, dan saham. Bahkan banyak yang melakukan investasi pada kripto,” katanya. Selain emas, kalangan menengah dan Gen Z juga berbondong-bondong membeli Obligasi Negara Ritel (ORI).
Menurut Peter, perubahan dalam realitas ekonomi memang nyata, namun alat analisis yang digunakan untuk memahami realitas tersebut seringkali tidak cukup tajam. Akibatnya, kita selalu ketinggalan dan kesulitan dalam menghadapi perubahan zaman.
Berbagai kondisi ini perlu diperhatikan dengan memperluas pandangan. Data pertumbuhan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan angka penjualan semen, mobil, rumah, dan metode lain yang selama ini digunakan. Menurutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) juga perlu menjelaskan kenyataan ekonomi serta pendekatan metodologinya.
“Inisiatif BPS mengundang stakeholdersMengupas data statistik adalah langkah yang baik. Tradisi positif ini harus dipertahankan agar semua pihak dapat menyampaikan pandangan mereka, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat,” ujar Piter yang bersama sejumlah ekonom menghadiri rapat dengan BPS pekan lalu.
Sebelumnya, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12%year on year(yoy) pada kuartal kedua tahun 2025. Angka ini melebihi perkiraan pertumbuhan yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga independen.
Namun, pengumuman BPS mendapat tanggapan kritis dari masyarakat. Dalam situasi penurunan kepercayaan publik, muncul tuntutan agar pemerintah lebih terbuka dalam metode perhitungan.
Ekonom dari The Prakarsa, Ema Kurnia Aminnisa, menyoroti perbedaan data yang dirilis oleh BPS dengan indikator independen, khususnya Purchasing Manager’s Index (PMI) dari S&P Global.
“Sebagai bulan Juli 2025, Indeks PMI manufaktur Indonesia masih berada di bawah angka 50, dan hal ini terjadi selama empat bulan berturut-turut sejak April. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sektor manufaktur Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan, yang bertolak belakang dengan data BPS yang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan,” ujar Ema dalam pernyataannya.
Ahli Ekonomi The Prakarsa, Bintang Aulia Lutfi, juga menilai perhitungan pertumbuhan pengeluaran rumah tangga perlu ditinjau kembali.
“Pertumbuhan kredit konsumsi hanya mencapai 3,12%, sementara Indeks Kepercayaan Konsumen turun sebesar 5,3 poin dalam setahun. Kredit modal kerja mengalami stagnasi tanpa adanya peningkatan signifikan, ditambah realisasi PPN dan PPnBM masih menunjukkan penurunan sebesar 19,7% year on year,” katanya.
Menurut Bintang, tren ini menimbulkan keraguan terhadap klaim pertumbuhan pengeluaran rumah tangga, mengingat indikator pendanaan dan kepercayaan konsumen tidak menunjukkan peningkatan yang sejalan.
Ia juga menyoroti kondisi pasar kerja yang dianggap tidak mendukung pernyataan pertumbuhan ekonomi. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan hingga Juni 2025, terdapat 42.000 karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Banyak di antara mereka hanya beralih ke sektor yang memiliki produktivitas rendah, tidak formal, dan rentan, tetapi masih dianggap bekerja berdasarkan indikator BPS,” tegasnya.
Inisiatif tersebut menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan kombinasi dari berbagai faktor yang perlu dijelaskan secara transparan.
Di tengah akses informasi yang semakin terbuka, masyarakat bisa mengevaluasi konsistensi data pemerintah melalui indikator yang tidak memihak. Oleh karena itu, The Prakarsa mendorong kejelasan dalam penyampaian angka pertumbuhan, khususnya mengenai kontribusi pengeluaran, investasi, serta impor-ekspor.
