, JAKARTA — Dunia bisnis menganggap upaya pemerintah dalam mempercepat penyelesaian negosiasi perdagangan sebagai tindakan yang tepat untuk menghadapi kemungkinan diberlakukannyatarif Trump terhadap Indonesia.
Ketahui saja, pemerintah sedang mempercepat empatperjanjian dagangpada tahun 2025 guna memperluas pasar ekspor.
Rincian mengenai Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia—Peru (IP—CEPA), Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia—Uni Eropa (IEU—CEPA), Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia—Kanada, serta Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia—Uni Ekonomi Eurasia (I—EAEU FTA).
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W Kamdani, menyatakan bahwa pihaknya sangat mendukung dan mengapresiasi langkah pemerintah dalam mempercepat proses negosiasi perdagangan dengan berbagai negara.
Menurut Shinta, perjanjian perdagangan dengan berbagai negara mitra ekonomi strategis diperlukan agar Indonesia dapat menjadi mitra dagang yang lebih terbuka.
“Dengan membuat perjanjian perdagangan, secara tidak langsung Indonesia menciptakan kepercayaan mitra dagang untuk melakukan kegiatan perdagangan atau investasi dengan Indonesia dalam situasi global saat ini,” ujar Shinta kepadaBisnis, Jumat (8/8/2025).
Saat yang sama, Shinta mengatakan, Indonesia juga membangun akses pasar perdagangan atau investasi yang lebih menguntungkan di pasar negara.
“Oleh karena itu, mempercepat penyelesaian perdagangan adalah langkah strategis yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam situasi ekonomi global saat ini,” katanya.
Bahkan, Shinta juga menyampaikan bahwa upaya mempercepat penyelesaian kesepakatan perdagangan bisa menjadi strategi untuk menghadapi tarif yang diterapkan Trump. Namun, secara objektif, kesepakatan ini juga akan sangat bergantung pada pelaksanaannya, baik melalui perjanjian perdagangan bebas (FTA) maupun perjanjian kemitraan ekonomi menyeluruh (CEPA).
Sebab, pertamaShinta berpendapat bahwa perlu dipahami bahwa FTA/CEPA yang telah ditandatangani tidak langsung dapat digunakan untuk ekspor atau investasi pada hari yang sama atau keesokan harinya.
“Semua perjanjian perdagangan bebas/CEPA di dunia memerlukan proses ratifikasi atau persetujuan dari parlemen masing-masing agar dapat berlaku,” jelasnya.
Akhirnya, tambahnya, sejumlah perjanjian perdagangan yang telah ditandatangani perlu segera diproses ratifikasinya agar FTA/CEPA yang telah selesai dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha dan calon investor untuk meningkatkan ekspor, investasi, hingga menciptakan kerja sama bisnis.joint venture/JV).
KeduaShinta menganggap perpindahan perdagangan dari AS ke negara lain belum tentu mudah, cepat, atau layak dilakukan dengan mitra FTA/CEPA.Karena, permintaan setiap pasar ekspor berbeda dan standar pasarnya juga berbeda.
“Belum pasti produk yang laku dijual ke Amerika Serikat juga laku dijual atau memenuhi standar ekspor Kanada, Uni Eropa, atau Peru,” katanya.
Oleh karena itu, Shinta mengatakan, perpindahan ekspor dari AS ke negara-negara FTA tentu dapat dilakukan, meskipun kemungkinan memerlukan waktu untuk menyesuaikan standar pasar atau mencapai tingkat perdagangan yang sama dengan ekspor ke pasar baru.
Menurutnya, Indonesia memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja ekspor nasional secara keseluruhan. Dengan syarat, jika di dalam negeri, pemerintah mampu mendorong ekspor melalui berbagai kebijakan yang lebih menguntungkan bagi sektor ekspor.
Selain itu, beberapa stimulus yang dimaksud antara lain peningkatan akses pembiayaan ekspor, bunga pinjaman ekspor yang lebih kompetitif atau efisien, serta penguatan fasilitasi ekspor ke negara-negara mitra FTA/CEPA atau pasar ekspor non-tradisional.
Meski demikian, Shinta berpendapat bahwa secara keseluruhan, Indonesia tetap meraih manfaat dari percepatan penyelesaian perjanjian perdagangan ini.
RI Percepat Perjanjian Dagang
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan bahwa perjanjian Indonesia—Peru CEPA akan ditandatangani pada 11 Agustus 2025. Pada masa tersebut, Presiden Peru Dina Boluarte akan berkunjung ke Indonesia.
“Peru [melalui IP—CEPA] akan ditandatangani pada tanggal 11 [Agustus 2025]. Jadi kita segera melakukan ini. Jadi teman-teman masih berada di Peru. Perjanjian IP—CEPA sudah selesai, karena Presiden Peru [Dina Boluarte] juga akan datang ke sini, tanggal 11 [Agustus 2025], jadi secara kebetulan perjanjiannya telah selesai,” kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Selain dengan Peru, pemerintah juga berencana menyelesaikan kesepakatan perdagangan IEU—CEPA yang diharapkan selesai pada tahun 2025.
Budi memprediksi kinerja ekspor Indonesia akan meningkat seiring berlakunya perjanjian IEU—CEPA. Terlebih lagi, sebelum perjanjian IEU—CEPA berlaku, surplus perdagangan dengan Uni Eropa mencapai US$3,79 miliar pada semester I/2025. Hal ini karena Uni Eropa merupakan pasar yang besar, mengingat jumlah penduduknya yang melebihi 400 juta jiwa.
“UE merupakan kawasan kedua dengan surplus terbesar kita pada semester I [2025]. Itu saja belum termasuk pelaksanaan perjanjian perdagangan, ya. Artinya jika belum ada CEPA saja sudah mengalami surplus, semoga nanti setelah adanya CEPA akan semakin meningkat,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga sedang mempercepat kesepakatan Indonesia—Kanada CEPA, yang direncanakan akan ditandatangani pada akhir 2025. Demikian pula dengan perjanjian I—EAEU yang diharapkan selesai pada tahun ini.
“Jadi tahun ini banyak kesepakatan perdagangan yang dapat kita selesaikan. Kita akan menandatangani, dengan harapan, pasar kita, ekspor kita semakin meningkat. Semakin berkembang ke negara-negara di dunia,” katanya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya pernah mengatakan bahwa Indonesia dan Peru sepakat untuk memperluas kerja sama dalam bidang budaya dan ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Negara saat melakukan kunjungan resmi ke Peru pada hari Kamis (14/11/2024).
Pada masa itu, Presiden Prabowo menyatakan bahwa Indonesia dan Peru berkomitmen menyelesaikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dalam enam bulan mendatang. Ia juga optimis perjanjian ini bisa ditandatangani saat kunjungan Presiden Boluarte ke Indonesia bersama rombongannya.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa Indonesia akan memberikan akses pasar untuk produk-produk dari Peru.
“Kami berharap dapat menciptakan hubungan bilateral yang kuat dan dalam kerangka hubungan multilateral. Indonesia sebagai anggota ASEAN akan terus mendukung partisipasi Peru di ASEAN,” kata Presiden Prabowo, sebagaimana dilaporkan oleh situs resmi Sekretariat Kabinet, Jumat (8/8/2025).
