telah disetujui.
Satryo mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyetujui rencana pembayaran tunjangan kinerja (tukin) para dosen ASN Kemendiktisaintek yang tertunda beberapa tahun. Termasuk, perhitungan anggaran yang telah disampaikan.
“Prinsipnya, Kemenkeu telah menyetujui perhitungan kami dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Menkeu bisa memberikan persetujuan final,” tuturnya di Jakarta, Kamis (16/1).
Diakuinya, persoalan tukin ini sudah melalui pembahasan antar-kementerian yang cukup intensif dan detail. Hingga akhirnya berhasil disetujui oleh Kemenkeu untuk bisa dicairkan.
Lebih lanjut Satryo menjelaskan, persoalan tukin dosen ASN bermula dari perubahan Undang-undang Pegawai Negeri Sipil (UU PNS) menjadi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) pada 2015 lalu.
Dalam perubahan iyu turut menyinggung postur anggaran baik untuk yang berstatus PNS maupun PPPK.
PNS sendiri mempunyai beberapa kategori, tapi yang paling besar populasinya adalah mereka yang di kementerian/lembaga negara sebagai tenaga administrasi.
“Untuk mereka itu memang ada definisi gaji plus tukin, ini untuk yang tenaga administrasi. Nah, dosen yang PNS itu definisi untuk pendapatannya ada gaji plus tunjangan fungsional, plus tunjangan profesi,” paparnya. Sehingga, tidak ada tukin untuk dosen karena kinerja dosen diukur dengan cara berbeda.
(serdos) belum selesai sepenuhnya, terutama bagi dosen muda yang belum memenuhi syarat sertifikasi.
“Nah, mereka itu tidak mendapatkan tunjangan. Yang sudah punya sertifikasi dosen, mereka dapat. Yang belum serdos ini yang punya masalah, mereka menuntut,” jelasnya.
Para dosen yang belum memiliki serdos ini pun telah mengajukan tuntutan agar mereka mendapatkan tukin sebagai pengganti tunjangan profesi.
Namun, pengesahan tukin ini ternyata membutuhkan waktu cukup lama. Hal ini kian rumit dengan adanya perubahan struktur nomenklatur kementerian, dari Kemenristekdikti ke Kemendikbudristek, hingga kini menjadi Kemendiktisaintek.
Satryo berharap dengan pencairan tukin ini dapat menjadi solusi bagi dosen ASN Kemendiktisaintek. Khususnya bagi mereka yang belum memiliki sertifikasi dosen dan belum mendapatkan tunjangan profesi.
