— Nelayan bernama Kholid viral di media sosial instagram hingga tiktok lantaran wawasan luas ketika debat mengenai pagar laut sepanjang 30 Km di Tangerang
Kholid diketahui vokal menolak pembangunan pagar laut di Tangerang lantaran berimbas kepada para nelayan.
Salah satu kerugian dialami Kholid nelayan dari desa Krojo mengaku pendapatan turun dratis akibat pagar laut tersebut.
Melansir dari youtube Indonesian Lawyer Club (ILC), Minggu (19/1/2025) Kholid memakai topi hitam dan kemeja biru dengan paduan kaos putih tersebut mengutarakan ketidaksetujuan terkait pemasangan pagar laut di Tangerang.”Otomatis banyak kerugian dengan saya,” ujarnya.
Lebih Jauh, Kholid mengaku sempat ditelpon oleh seorang meminta untuk tidak mengurusi masalah di Tangerang.
Ucapan pria bak ancaman membuat Kholid mengingat sebuah buku yang pernah dibaca berjudul Logika Penjajah karya Yai Midi.”Dalam isi buku tersebut persis seperti kata penelpon tersebut ke saya, kamu orang Serang nggak boleh urusi Tagerang,” tuturnya.
Pahadal menurut Kholid, sebagai seorang nelayan tidak boleh berfikir parsial lantaran itu merupakan ciri-ciri penjajah.
“Penjajah itu punya pandagan persial, kita tidak boleh menolong tetangga yang sedang dijajah, begitu juga di laut, ketika Tangerang menangis, orang serang menangis, artinya ketika saya ngomong dampak yang berbahaya bagi nelayan di laut pemagaran laut,”jelasnya.
Kholid pun menganalogikan pemasangan pagar laut di Tangerang seperti kedaulatan negara dicaplok korporasi.
“Saya melawan, kehidupan saya sebagai nelayan dikelola korperasi, sampe kiamat anak cucu saya miskin, karena saya hanya dijadikan objek, dia yang mengelola,”bebernya.
“Karena korporasi selalu berbicara untugn dan rugi, tapi tidak mementingkan keadilan bagi rakyat, kami tidak merasakan itu,”ujarnya.
Pagar Laut di Tangerang di Segel dan Dicabut
KKP sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis (9/1). Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan.
Pagar laut misterius sepanjang 30,16 Kilometer ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti.
Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu.
Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut.
Munculnya puluhan kilometer pagar laut di perairan Tangerang dekat proyek PSN PIK 2 ini mengejutkan banyak pihak.
Pagar laut tersebut disebut-sebut mulai dipasang sejak pertengahan 2024 dan baru menjadi sorotan publik pada awal Januari 2025 ini.
Keberadaan pagar laut tanpa izin tersebut juga menjadi sorotan pihak DPR, pemerintah, aktivis pemerhati lingkungan hingga penegak hukum. Namun, hingga kini belum ada pihak yang berani mengakui sebagai pemilik maupun dalang pendirian pagar laut tersebut.
Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri telah melakukan penyegelan terhadap pagar laut sepanjang lebih dari 30 kilometer di perairan Tangerang itu pada Kamis, 9 Januari 2025.
Saat itu, KKP meminta pihak yang memasang pagar laut melakukan pembongkaran dalam waktu 20 hari.
Pemasangan pagar tanpa izin ini dinilai menghambat aktivitas nelayan dan berpotensi merusak keseimbangan ekosistem pesisir.
TNI AL Kerahkan 600 Prajurit Bongkar Pagar Laut
Pihak TNI AL mengerahkan 600 prajurit untuk membongkar pagar laut tersebut.
“Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral,” ujar Komandan Lantamal III, Brigadir Jenderal TNI (Mar) Harry Indarto kepada wartawan di lokasi, seperti dikutip Kompas.com.
Dalam pelaksanaannya, sebanyak 600 prajurit TNI AL dikerahkan untuk membongkar pagar laut berbahan batang bambu itu. Selain unsur militer, pembongkaran juga melibatkan warga, khusunya nelayan.
Pembongkaran pagar laut ini tidak dilakukan secara keseluruhan pada hari ini, tapi bertahap.
Adapun target pagar laut yang dibongkar pada hari ini yakni sepanjang 2 Kilometer.
Harry mengatakan, pembongkaran awal pagar laut ini bertujuan untuk membuka akses alur bagi nelayan yang sebelumnya sempat terganggu.
Dengan pembukaan akses ini, nelayan diharapkan dapat kembali beraktivitas mencari tangkapan.
“Yang saya tangkap, buka akses terutamanya untuk nelayan keluar-masuk untuk beraktivitas,” imbuh dia.
Harry menyatakan, pembongkaran berangkat dari keluhan nelayan mengenai pemagaran laut yang mengganggu akses mereka saat mencari tangkapan.
Sebelum dilakukan pembongkaran, pihaknya telah berkoordinasi dengan stakeholder agar perairan tersebut kembali seperti semula.
“Kami meminta untuk membuka akses maupun memberikan rambu-rambu, sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar-masuk alur untuk menuju ke laut,” ungkap dia.
Sebut Perintah Presiden Prabowo
Pihak TNI AL menyatakan, pembongkaran pagar laut di perairan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, dilakukan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto.
“Perintah secara langsung Presiden melalui Kepala Staf Angkatan Laut yang utama,” kata Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) III Jakarta Brigadir Jenderal (Mar) Harry Indarto di Tangerang, Sabtu (18/1/2025).
Komandan Lantamal III, Brigadir Jenderal TNI (Mar) Harry Indarto, diwawancarai sebelum Banten, sejak Sabtu (18/1/2025). (Kompas Tv)
Pihak TNI AL menyatakan siap pasang badan apabila ada pihak yang keberatan dengan pembongkaran pagar laut ini.
“Apapun itu, kalau kepentingan, rakyat Angkatan Laut, TNI khususnya, kami akan tampil ke depan,” tegas Brigadir Jenderal (Mar) Harry Indarto kepada wartawan.
Menurutnya, pembongkaran pagar laut Tangerang lebih mudah ketika tak ada satu pun pihak yang mengakui sebagai pemilik.
“Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui, daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi-koordinasi lebih lanjut,” ucap dia.
(*)
