BONTANG – Mengantisipasi banjir rob yang kerap melanda wilayah Bontang Kuala serta memperbaiki akses bagi warga Kampung Atas Laut, Sekretaris Komisi III DPRD Bontang, Abdul Samad, mendesak pemerintah untuk segera mengalokasikan anggaran sekitar Rp 500-600 juta.
Anggaran ini diperlukan untuk peningkatan trotoar di Jalan Pierre Tendean, Bontang Kuala.
Menurut Abdul Samad, meskipun jalan tersebut merupakan jalan nasional yang menjadi tanggung jawab APBN, pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban untuk turut serta dalam merencanakan dan melaksanakan penanggulangan banjir rob di kawasan tersebut.
“Mereka paling paham kondisi wilayahnya, tuturnya di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Kamis (8/8/24)
Lanjut dia, Jalan Piere Tendean adalah akses vital bagi warga Bontang Kuala. Ketika banjir rob datang, trotoar menjadi satu-satunya jalan yang bisa digunakan warga. Namun, kondisi trotoar saat ini tidak memadai.
Abdul Samad berharap agar alokasi anggaran untuk perbaikan trotoar ini bisa dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024, dengan pelaksanaan yang direncanakan pada tahun 2025.
“Ini sangat penting, bukan hanya untuk perbaikan infrastruktur, tetapi juga untuk keselamatan warga,” tambahnya.
Menanggapi desakan ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang, Much Cholis Edy Prabowo, menyatakan bahwa Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) kurang merekomendasikan proyek ini.
Hal ini dikarenakan trotoar di Jalan Pierre Tendean terbuat dari kayu ulin, yang dinilai tidak tahan lama dan kurang efisien untuk kondisi di wilayah tersebut.
“Trotoar Bontang Kuala telah masuk dalam proyek prioritas BPJN untuk tahun 2025,” jelasnya.
