Bontang – DPRD Kota Bontang menggelar rapat kerja untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Dalam rapat tersebut, Fraksi Annur (Amanat Nurani Rakyat) menyampaikan pandangan umum mereka terkait perubahan yang diajukan. Muhammad Irfan, anggota DPRD dari Fraksi Annur, memaparkan pandangan fraksinya dengan menekankan perlunya peningkatan penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, dan jenis pajak lainnya.
Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah harus diimbangi dengan kebijakan pemerintah yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan yang mendukung sektor kesehatan dan pendidikan. Ini harus menjadi prioritas dalam Raperda Perubahan APBD 2024.
“Dan peningkatan kualitas tenaga kependidikan,” ungkapnya di Pendopo Rumah Jabatan Walikota Bontang, Sabtu (3/8/24).
Fraksi Annur juga menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan. Mereka mendorong pemerintah, untuk menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta meningkatkan subsidi biaya pengobatan bagi masyarakat.
Menanggapi pandangan tersebut, Wakil Walikota Bontang Najirah menjelaskan bahwa pemerintah kota telah meluncurkan beberapa program untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
Di bidang pendidikan, Pemkot Bontang telah meluncurkan program beasiswa guna meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Sedangkan di sektor kesehatan, pemerintah menyediakan program BPJS gratis dan melakukan peningkatan pelayanan di Puskesmas serta RSUD.
“Juga ada pengembangan program fasilitas kesehatan yang lebih baik,” jelasnya.
Rapat kerja ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat Bontang melalui APBD 2024 yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
