Bontang – Fraksi Annur DPRD Bontang, melalui Abdul Samad, menyampaikan pandangan akhir mereka dalam rapat kerja terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, yang digelar pada Rabu (7/8/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Samad menyoroti dampak signifikan krisis ekonomi yang tengah melanda masyarakat Bontang.
Krisis ekonomi saat ini membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat dan kinerja pelayanan pemerintah, terutama di sektor kesehatan, sosial, dan perekonomian.
“”Fraksi Annur menilai bahwa krisis ekonomi telah memperburuk kondisi masyarakat,” ungkap Politikus Hanura itu, Rabu (7/8/2024).
Fraksi Annur menegaskan, pentingnya alokasi dana yang memadai untuk menangani krisis ini. Mereka mendesak Pemerintah Kota Bontang, untuk segera mengeluarkan dana yang cukup guna menghadapi masalah kesehatan yang semakin kompleks.Kebutuhan sosial yang mendesak, serta tekanan ekonomi yang semakin dirasakan oleh masyarakat.
Dalam pandangannya, Abdul Samad menekankan bahwa sektor-sektor ini harus menjadi prioritas utama dalam perubahan APBD. Fraksi Annur menggarisbawahi bahwa pelayanan kesehatan yang optimal, dukungan sosial yang memadai, serta stabilitas ekonomi yang terjaga adalah kunci untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah situasi yang sulit ini.
“ami meminta agar pemerintah kota tidak ragu untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk sektor-sektor yang menjadi perhatian utama masyarakat. Ini adalah saatnya kita bertindak cepat dan tepat untuk mengatasi krisis yang ada,” lanjut Abdul Samad.
Rapat kerja yang membahas pandangan akhir fraksi-fraksi ini menjadi momentum penting bagi DPRD Bontang, guna memastikan bahwa perubahan APBD yang diusulkan benar-benar dapat mengakomodasi kebutuhan mendesak masyarakat.
Dengan tegas, Fraksi Annur berharap bahwa alokasi dana yang memadai dapat segera direalisasikan, sehingga dampak krisis ekonomi terhadap masyarakat Bontang dapat diminimalisir dan pelayanan pemerintah tetap berjalan optimal.
“Terutama dalam hal akses terhadap fasilitas kesehatan dan jaminan sosial,” tutupnya.
