Bontang – Pada rapat kerja DPRD Kota Bontang mengenai perubahan APBD tahun anggaran 2024, Fraksi PKS menekankan perlunya pemerintah untuk mengutamakan program prioritas dalam penanggulangan stunting.
Dalam pandangan umum yang disampaikan oleh Adrof Dita, Fraksi PKS menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat dari hulu ke hilir. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa, program penanganan stunting tetap terpantau dan efektif dalam pelaksanaannya.
“Angka prevalensinya melonjak dari 21 persen menjadi 27,4 persen,” ungkapnya di Pendopo Rujab Walikota Bontang, Sabtu (3/8/24).
Adrof Dita menyatakan bahwa pengawasan yang intensif diperlukan, agar semua aspek dari program penanggulangan stunting bisa berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang optimal.
Pengawasan yang ketat diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin timbul dalam implementasi program.
Menanggapi pandangan Fraksi PKS, Wakil Walikota Bontang Najirah menyampaikan bahwa, angka prevalensi stunting yang dilaporkan oleh survei SKI yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan mencapai 27,4 persen.
Sementara itu, hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan angka prevalensi stunting sebesar 21 persen. Najirah mengungkapkan bahwa perbedaan angka ini disebabkan oleh perbedaan metodologi yang digunakan dalam masing-masing survei.
Najirah menekankan pentingnya menyelaraskan data dan metodologi agar langkah-langkah penanggulangan stunting dapat lebih terfokus dan tepat sasaran. Dia juga menggarisbawahi komitmen pemerintah, untuk terus meningkatkan efektivitas program-program kesehatan demi mengurangi prevalensi stunting di Kota Bontang.
“Keadaan ini dialami oleh hampir seluruh wilayah Indonesia,” terang Najirah.
